1. Informasi tentang Pengawasan dan Pendispilinan

1. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindaklanjutnya.
2. Langkah yang tengah dilakukan Pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau aparatur pengadilan yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik).
3. Jumlah hakim atau aparatur pengadilan yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan.
4. Inisial nama dan unit/satuan kerja hakim atau aparatur pengadilan yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan.
5. Informasi tentang peraturan, kebijakan dan hasil penelitian
6. Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung, dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan.
7. Naskah seluruh Peraturan Mahkamah Agung,Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung, dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan yang mengikat dan /atau berdampak penting bagi publik, antara lain:
8. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau              pertimbangan yang mendasari terbitnya Peraturan Mahkamah Agung;
9. masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut, dalam hal tersedia;
10. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut dalam tahap setelah draft awal sudah siap didiskusikan secara lebih luas;
11. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; dan
12. tahapan perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.
13. Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan.
14. Rencana strategis dan rencana kerja Pengadilan.
15. Daftar serta hasil penelitian yang dilakukan.
16. Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat Pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

1. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan

1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel, dan keuangan Pengadilan.
2. Standar dan maklumat pelayanan Pengadilan.
3. Profil hakim dan aparatur Pengadilan yang meliputi:

1. nama;
2. riwayat pekerjaan;
3. posisi;
4. riwayat pendidikan; dan
5. penghargaan yang diterima.

1. Data statistik kepegawaian, yang meliputi, antara lain, jumlah, komposisi dan sebaran hakim dan aparatur Pengadilan.
2. Anggaran Pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.
3. Surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengar. pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.
4. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia.
5. Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja.

1. Informasi yang Dikecualikan

1. Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari Informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok Informasi pada bagian IV.E, bagian IV.F, dan bagian IV. G yang menurut PPID atau Atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai:

1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
2. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
4. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
5. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
6. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
7. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
8.  Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi;
9. Memorandum atau surat antara Pengadilan dengan badan publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan
10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

1. Informasi yang dikecualikan di Pengadilan adalah:

1. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;
2. identitas lengkap hakim dan aparatur Pengadilan yang diberikan sanksi;
3. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau evaluasi kinerja individu hakim atau aparatur Pengadilan;
4. identitas pelapor yang meminta identitasnya dirahasiakan terkait laporan dugaan pelanggaran hakim dan aparatur Pengadilan;
5. identitas hakim dan aparatur Pengadilan yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
6. catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan;
7. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam bagian VIII huruf B Pedoman ini; dan
8. berita acara sidang dan alat bukti.

1. Uji konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan oleh PPID di lingkungan Mahkamah Agung.
2. Pengecualian terhadap sebagian Informasi dalam suatu salinan Informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan Informasi tersebut.
3. Informasi yang dikecualikan dan dinyatakan terbuka oleh putusan Komisi Informasi atau pengadilan yang telah berkekuatan hukura tetap dimasukkan ke dalam DIP dan wajib disediakan untuk dapat diakses setiap Orang,
4. Jangka waktu pengecualian Informasi ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. PPID menetapkan Informasi yang dikecualikan menjadi Informasi Publik paling lama 30 (tiga puluh] hari sebelum berakhirnya jangka waktu pengecualiannya.
6. Dalam hal PPID tidak melakukan penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Informasi tersebut menjadi Informasi Publik pada saat berakhirnya jangka waktu pengecualian.

1. PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI

1. Struktur pelaksana pelayanan informasi dan dokumentasi di Pengadilan terdiri dari:

1. Dewan Pertimbangan;
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID);
3. PPID;
4. PPID Pelaksana;
5. Petugas Layanan Informasi.

1. Struktur pelaksana pelayanan Informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf A termuat pada Lampiran XVI.
2. Pelaksana pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Pelaksana pelayanan Informasi dilakukan oleh pejabat sebagai berikut.

1. Dewan Pertimbangan dijabat oleh pimpinan Pengadilan dan Panitera.
2. Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris.
3. PPID dijabat oleh panitera muda hukum yang melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi Layanan Informasi.
4. PPID Pelaksana dijabat oleh para panitera muda dan para kepala bagian atau kepala sub bagian dalam hal pada struktur organisasi tidak terdapat kepala bagian.
5. Petugas Layanan Informasi dijabat oleh aparatur Pengadilan yang ditunjuk oleh Atasan PPID.

1. Pelaksana pada Mahkamah Agung Pelaksana pelayanan informasi dilakukan oleh pejabat sebagai berikut.

1. Dewan Pertimbangan dijabat oleh Panitera Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, dan Kepala Badan Pengawasan.
2. Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris Mahkamah Agung.
3. PPID dijabat oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
4. PPID Pelaksana dijabat oleh:

1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung;
5. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung;
6. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
7. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
8. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
9. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
10. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
11. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
12. Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
13. Panitera Muda Perkara Pidana Kepaniteraan Mahkamah Agung;
14. Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Kepaniteraan Mahkamah Agung;
15. Panitera Muda Perkara Perdata Kepaniteraan Mahkamah Agung;
16. Panitera Muda Perkara Perdata Khusus Kepaniteraan Mahkamah Agung;
17. Panitera Muda Perkara Agama Kepaniteraan Mahkamah Agung;
18. Panitera Muda Perkara Militer Kepaniteraan Mahkamah Agung; dan
19. Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Kepaniteraan Mahkamah Agung.

1. Petugas Layanan Informasi dijabat oleh aparatur Pengadilan yang ditunjuk oleh Atasan PPID.

1. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Dewan Pertimbangan

1. Memberikan pertimbangan        kepada     Atasan PPID dalam menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi di unit/satuan kerjanya dalam hal salinan Informasi Publik perlu digandakan dengan menggunakan sarana berbayar.
2. Memberikan pertimbangan        kepada     Atasan PPID dalam menetapkan dan memutakhirkan secara berkala DIP di unit/satuan kerjanya.
3. Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam menyusun tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan.
4. Memberikan pertimbangan kepada PPID dalam pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan.
5. Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam hal terjadi sengketa Informasi.
6. Memberikan pertimbangan lain kepada Atasan PPID/PPID terkait pelaksanaan layanan Informasi Publik di Pengadilan.

1. Tugas, Tanggung jawab, dan Kewenangan Atasan PPID

1. Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi secara efektif dan efisien berbasis teknologi informasi di unit/satuan kerjanya.
2. Mengangkat PPID, PPID Pelaksana, dan Petugas Layanan Informasi.
3. Menganggarkan pembiayaan layanan Informasi.
4. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi, termasuk papan pengumuman dan meja informasi unit/satuan kerjanya serta situs resmi.
5. Menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi di unit/satuan kerjanya dalam hal salinan Informasi Publik perlu digandakan dengan menggunakan sarana berbayar.
6. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala DIP di unit/satuan kerjanya.
7. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan.
8. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi sesuai dengan Pedoman ini melalui media e-LID di unit/satuan kerjanya.
9. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi di unit/satuan kerjanya.
10. Mewakili unit/satuan kerjanya di dalam proses penyeiesaian sengketa di Komisi Informasi dan pengadilan atau mewakilkan kepada kuasanya.
11. Memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan.
12. Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) baik secara manual maupun secara elektronik berupa:

1. pengumuman informasi;
2. pengelolaan permohonan Informasi;
3. pengelolaan keberatan atas Informasi;
4. penanganan sengketa Informasi Publik oleh Atasan PPID;
5. penetapan dan pemutakhiran DIP;
6. pengujian tentang konsekuensi;
7. pendokumentasian Informasi Publik; dan
8. pendokumentasian Informasi yang dikecualikan.

1. Atasan PPID yang berada di bawah Mahkamah Agung menyusun SOP sebagaimana dimaksud pada angka 12 mengikuti standar yang diberlakukan di lingkungan Mahkamah Agung.

1. Tugas, Tanggung jawab, dan Kewenangan PPID

1. Menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik.
2. Mengkoordinasikan pendokumentasian seluruh Informasi dalam bentuk cetak atau elektronik yang meliputi.

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
3. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi.

1. Mengkoordinasikan pendataan Informasi di Pengadilan dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran DIP paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun guna memastikan ketersediaan Informasi Publik dan jangka waktu penyimpanan Informasi Publik.
2. Mengkoordinasikan pengumuman Informasi yang wajib diumumkan secara berkala melalui media e-LID atau media lainnya.
3. Mengkoordinasikan pemberian Informasi yang dapat diakses olen publik dengan Petugas Layanan Informasi.
4. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik.
5. Meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Layanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik.
6. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan.
7. Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi secara jelas dan tegas dalam hal permohonan informasi ditolak.
8. Mengkoordinasikan penghitaman atau pengaburan Informasi yang dikecualikan beserta alasannya kepada Petugas Layanan Informasi.
9. Mengembangkan kapasitas pengelola layanan Informasi da.am rangka membenkan layanan secara prima (service excellent).
10. Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan Informasi diproses berdasarkan prosedur yang berlaku.
11. Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik yang efektif dan efisien.
12. Memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan.
13. Menetapkan laporan layanan Informasi Publik.
14. PPID bertanggung jawab kepada Atasan PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.

1. Tugas, Tanggung jawab, dan Kewenangan PPID Pelaksana

1. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya.
2. Mendokumentasikan seluruh Informasi dalam bentuk cetak atau elektronik yang meliputi:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
3. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi.

1. Membantu PPID melakukan pemutakhiran DIP paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Membantu PPID mengumumkan Informasi yang wajib diumumkan secara berkala melalui media e-LID atau media lainnya.
3. Membantu PPID melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan.
4. Membantu PPID menyusun alasan tertulis pengec.ualian Informasi secara jelas dan tegas dalam hal permc-honan Informasi ditolak.
5. Mengkoordinasikan layanan Informasi Publik dengan Petugas Layanan Informasi.
6. Membantu PPID dalam menyusun laporan layanan Informasi Publik.

Tugas, Tanggung jawab, dan Kewenangan Petugas Layanan Informasi Memberikan layanan secara prima (service excellent) kepada Pemohon Informasi.

1. Menerima dan memilah permohonan Informasi baik secara manual maupun elektronik.
2. Mendokumentasikan permohonan Informasi dan keberatan atas permohonan Informasi secara manual maupun elektronik.
3. Meneruskan permohonan Informasi kepada PPID pelaksana.
4. Dalam hal sudah tersedia sistem layanan informasi secara elektronik yang andal, petugas layanan Informasi melakukan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada angka 3 secara elektronik. 

III. PROSEDUR PENGUMUMAN INFORMASI

1. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara melihat, mengetahui, dan/atau mendapatkan salinan Informasi Publik.
2. Mahkamah Agung wajib menyusun, menetapkan, dan menyebarluaskan standar layanan yang terdiri dari:
3. standar        pengumuman;
4. standar  permintaan Informasi Publik;
5. standar   pengajuan keberatan;
6. standar   penetapan dan pemutakhiran DIP;
7. standar   pendokumentasian Informasi Publik dan Informasi dikecualikan;
8. standar pengujian konsekuensi; dan
9. maklumat pelayanan.
10. Pengadilan mengumumkan Informasi yang harus diumumkan secara berkala menggunakan e-LID, situs web Pengadilan, media sosial PPID dan/atau Pengadilan, dan media lam yang mudah dilihat masyarakat di gedung Pengadilan.
11. Pengumuman Informasi juga dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia.
12. Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik wajib memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau brake.
13. Situs Mahkamah Agung dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
14. Situs satuan kerja di bawah Mahkamah Agung dikelola dan berada di bawah tanggung jawab pimpinan satuan kerja masing- masing.
15. PPID memperbarui Informasi yang harus diumumkan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali, kecuali untuk Informasi sebagai berikut:

1. putusan dan penetapan Pengadilan diumumkan pada hari yang sama dengan putusan dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;
2. Peraturan Mahkamah Agung diumumkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah diundangkan dan Surat Edaran Mahkamah Agung serta Keputusan Ketua Mahkamah yang bersifat kebijakan diumumkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah ditandatangani;
3. laporan tahunan paling lambat 1 (satu) minggu setelah diluncurkan secara terbuka;
4. agenda sidang secara realtime pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP); dan
5. rekrutmen paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan rekrutmen.

1. Format pengumuman       dibuat     dengan ringkas dengan mencantumkan nama PPID dan/atau PPID Pelaksana serta alamat/ nomor telepon yang dapat dihubungi apabila Pemohon/pengguna Informasi membutuhkan informasi rinci dari pengumuman yang ada.
2. Pengumpulan Informasi yang termasuk dalam kategori yang harus diumumkan secara berkala dari satuan kerja terkait di Pengadilan dilaksanakan oleh PPID setiap tanggal 1 Desember, untuk diumumkan pada tanggal 2 Januari tahun berikutnya dan 1 Juni untuk diumumkan pada tanggal 1 Juli tahun tersebut.
3. PPID bertanggung jawab mengkoordinasikan pendokumentasian Informasi Publik yang dikuasai.
4. Pendokumentasian Informasi Publik selain sebagaimana dimaksud pada huruf K dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.