PIMPINAN PENGADILAN BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS
KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
SISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG : UPAYA MEMBANGUN KESATUAN HUKUM
Lebih lanjut
DAFTAR PUTUSAN PELANGGARAN LALU LINTAS 27 MARET 2025
PENGUMUMAN SELEKSI PENERIMAAN JASA POSBAKUM TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
DAFTAR PUTUSAN PELANGGARAN LALU LINTAS 7 NOVEMBER 2024
DAFTAR PUTUSAN PELANGGARAN LALU LINTAS 24 OKTOBER 2024
Lebih lanjut
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN GELAR AKSI BERBAGI TAKJIL DAN KAMPANYE ANTI-GRATIFIKASI
PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS DAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI SECARA BERSAMA PDA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
PENYERAHAN SECARA SIMBOLIS SERTIFIKAT HIBAH DARI PEMERINTAH ACEH cq PUPR ACEH KEPADA MAHKAHMAH AGUNG cq PT BANDA ACEH cq PN TAPAKTUAN
PENGAMBILAN SUMPAH,PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN
PENGAMBILAN SUMPAH , PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN
Lebih lanjut
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas