PENGAWASAN DAN EVALUASI PENILAIAN KINERJA DAN PENJAMINAN MUTU OLEH PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
SOSIALISASI DAN PENYULUHAN HUKUM TENTANG HAK-HAK WARGA NEGARA DALAM BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN DAN YBBHSK ACEH SELATAN
KERJA SAMA SURAT TERCATAT ANTARA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN DENGAN PT.POS INDONESIA CABANG TAPAKTUAN
Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2023
Pembinaan, Pengawasan Dan Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu & ZI Pada Pengadilan Negeri Tapaktuan Oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh Tahun 2023 secara daring.
Lebih lanjut
DAFTAR PUTUSAN PELANGGARAN LALU LINTAS 09 NOVEMBER 2023
DAFTAR PUTUSAN PELANGGARAN LALU LINTAS 05 OKTOBER 2023
DAFTAR PUTUSAN PELANGGARAN LALU LINTAS 31 AGUSTUS 2023
DAFTAR PUTUSAN PELANGGARAN LALU LINTAS 10 AGUSTUS 2023
Lebih lanjut
PIMPINAN PENGADILAN BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS
KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
SISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG : UPAYA MEMBANGUN KESATUAN HUKUM
Lebih lanjut
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas